Imbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya
.
Dalam rangka Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, Inspektur Jenderal menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait berdasarkan surat dari Pimpinan KPK No.13 tanggal 28 April 2021. SE tersebut antara lain berisi:
1. PNS/Penyelenggara Negara di lingkungan @kemenkes_ri dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas & bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan & berlawanan dengan kewajiban/tugasnya.
2. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada UPG yang berada pada masing-masing satker untuk diteruskan kepada UPG Kemenkes disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.
3. Penerima gratifikasi harus melaporkan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah penerimaan gratifikasi ke KPK.
4. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai THR/sebutan lain oleh PNS/Penyelenggara Negara, baik secara Individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau PNS/Penyelenggara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Pimpinan satker agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
6. Pimpinan Unit Utama agar dapat mengingatkan PNS/Penyelenggara Negara dilingkungan Unit Utama dan UPT yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk melakukan pencegahan gratifikasi.
7. Apabila memerlukan Informasi lebih lanjut hub UPG RSUP Sanglah Denpasar
.
Semoga dengan ini, kedepannya tidak ada lagi praktik tindak pidana korupsi di lingkungan kita.